Rotasi.co, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pengadaan tanah memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional. Baik dalam proyek yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN di seluruh Indonesia, pengadaan tanah menjadi fondasi penting yang tidak bisa diabaikan.
Dalam siaran resminya yang diterima oleh InfoPublik, Kamis (8/8/2024), Menteri AHY menyampaikan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terutama dalam pembangunan infrastruktur, adalah kebutuhan mendesak yang sering kali dinantikan oleh masyarakat. “Infrastruktur ini bisa menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pangsa pasarnya. Ini yang mesti kita terus tingkatkan, kita terus kawal,” ujar Menteri AHY dalam Rakernis bertajuk “Sinergitas Pengadaan Tanah & Pengembangan Pertanahan Demi Terciptanya Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan & Berkeadilan Sosial.”
Lebih lanjut, Menteri AHY juga menyoroti pentingnya kegiatan Konsolidasi Tanah sebagai kebijakan terobosan yang memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Ia mencontohkan penanganan korban bencana gempa di Cianjur sebagai bukti nyata manfaat Konsolidasi Tanah. “Setelah dilakukan Konsolidasi Tanah, para korban bencana akhirnya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik melalui relokasi dan pembangunan kembali. Penataannya juga lebih bagus,” jelas AHY.
Menteri AHY juga menekankan pentingnya kelengkapan dan kualitas Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam mendukung pengadaan tanah. “Memang ini bukan pekerjaan yang ringan, tetapi kualitas Peta ZNT ini yang lebih penting. Jika Peta ZNT ini berkualitas, maka akan sangat berguna bagi masyarakat, khususnya para investor,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, melaporkan capaian signifikan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan selama lima tahun terakhir. “Kami berhasil merealisasikan pengadaan tanah seluas 266 ribu hektare dengan total nilai ganti kerugian sebesar Rp468 triliun,” ungkap Embun Sari.
Selain itu, Embun Sari juga melaporkan bahwa penyelesaian penilaian ZNT dan nilai bidang tanah saat ini telah mencapai 40 juta hektare atau 59,18 persen dari seluruh Area Penggunaan Lain (APL) di Indonesia. “Kami di sini seluruh Penggawa Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berkumpul, mengharapkan dukungan, bimbingan, dan arahan dari Pak Menteri AHY agar program-program Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan senantiasa berjalan dengan baik,” tutup Embun Sari.
Rakernis ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, perwakilan Badan Bank Tanah, para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah, serta para Pejabat Administrator di bidang Pengadaan Tanah dari seluruh wilayah Indonesia.
